ProtKes Perjalanan Luar Negeri Masa Covid-19

  • Post last modified:April 19, 2022
  • Post category:Pengumuman
ProtKes Perjalanan Luar Negeri Masa Covid-19

Untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2 di wilayah Indonesia, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

Pembatasan sementara memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing diberlakukan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) kecuali yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 34 Tahun 2021 tentang Pembatasan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
  2. Sesuai skema perjanjian (bilateral), seperti Travel Corridor Arrangement (TCA) ; dan/atau
  3. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.

ProtKes Bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

  1. Pelaku Perjalanan Luar Negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah;
  2. Pelaku Perjalanan Luar Negeri wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan luar negeri masuk ke wilayah Indonesia, yang dapat di unduh di Play Store (androide) atau Appel Store (Appel).
  3. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap (2 dosis) seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, ditulis dalam bahasa Inggris selain dengan bahasa negara asal, hal ini dikecualikan kepada :
    1. WNA Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang belum vaksinasi dan bermaksud melakukan perjalanan domestik dalam rangka melanjutkan perjalanan dengan penerbangan internasional keluar dari wilayah Indonesia, selama tidak keluar dari area bandara untuk menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan :
      1. Telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat ;
      2. Menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk direct transit dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah Indonesia dengan tujuan akhir ke negara tujuan.
    2. Pelaku Perjalanan Luar Negeri usia di bawah 18 tahun ; dan
    3. Pelaku Perjalanan Luar Negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19, ditulis dalam bahasa Inggris.
  4. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR dinegara/wilayah asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 x 24 jam (48 jam) sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan ;
  5. Bagi WNA Pelaku Perjalanan Luar Negeri, wajib melampirkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan yang mencakup pembiayaan penanganan Covid-19 dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan dengan minimal nilai pertanggungan sesuai yang ditetapkan oleh penyelenggara, pengelola, atau pemerintah daerah setempat ;
  6. Pada saat kedatangan, Pelaku Perjalanan Luar Negeri diwajibkan menjalani pemeriksaan gejala yang berkaitan dengan Covid-19 termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan melanjutkan dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Dalam hal Pelaku Perjalanan Luar Negeri terdeteksi memiliki gejala Covid-19 dan/atau suhu tubuh diatas 37,5°C, wajib menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR dengan biaya ditanggung oleh pemerintah bagi WNI dan biaya ditanggung secara mandiri bagi WNA.
      Selama menunggu hasil pemeriksaan RT-PCR, Pelaku Perjalanan Luar Negeri di isolasi di kamar hotel, tempat akomodasi penginapan, atau tempat tinggal dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat isolasi atau interaksi dengan orang lain sebelum hasil pemeriksaan RT-PCR menunjukkan hasil negatif.
    2. Dalam hal Pelaku Perjalanan Luar Negeri tidak memiliki gejala Covid-19 dan/atau suhu tubuh dibawah 37,5°C, dapat melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut :
      1. Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau hanya menerima vaksin dosis pertama (selain Jhonson & Jhonson) seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan, diwajibkan melakukan karantina selama 5 x 24 jam (120 jam) ;
      2. Pelaku Perjalanan Luar Negeri usia dibawah 18 tahun dan/atau membutuhkan perlindungan khusus, maka pengaturan karantina mengikuti ketentuan yang diberlakukan kepada orangtua atau pengasuh/pendamping perjalanannya.
  7. Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang belum bisa mendapatkan vaksinasi atau hanya menerima vaksin dosis pertama (selain Jhonson & Jhonson) dan menjalankan karantina selama 5 x 24 jam (120 jam), wajib melakukan tes RT-PCR pada hari ke-4 karantina;
  8. Tempat karantina terpusat yang hanya diperuntukkan bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri dengan biaya ditanggung Pemerintah sebagai berikut:
    1. Pekerja Migran Indonesia (PMI)1 yang Kembali ke Indonesia;
    2. Pelajar/Mahasiswa yang Kembali ke Indonesia setelah menamatkan Pendidikan atau melaksanakan tugas belajar di luar negeri;
    3. Pegawai Pemerintah yang Kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri; dan
    4. Perwakilan Indonesia dalam ajang perlombaan atau festival tingkat internasional.
  9. Dalam hal tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada N°.7 menunjukkan hasil negatif atau Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang tidak melakukan karantina, diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan pemantauan kesehatan mandiri terhadap gejala Covid-19 selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan ;
  10. Dalam hal tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada N°.6.A dan N°.7 menunjukkan hasil positif, maka dilakukan tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut :
    1. Apabila tanpa disertai gejala atau mengalami gejala ringan, dilakukan isolasi/perawatan di hotel isolasi atau fasilitas isolasi terpusat yang ditetapkan pemerintah atau isolasi mandiri di tempat tinggal dengan waktu isolasi/perawatan sesuai anjuran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ; atau
    2. Apabila disertai gejala sedang atau gejala berat, dan/atau dengan komorbid yang tidak terkontrol, dilakukan isolasi atau perawatan di Rumah Sakit rujukan Covid-19 dengan waktu isolasi/perawatan sesuai rekomendasi dari dokter dan anjuran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ; dan
    3. Seluruh biaya penanganan Covid-19 dan evakuasi medis isolasi/perawatan bagi WNA dibebankan secara mandiri, sedangkan bagi WNI ditanggung pemerintah.
  11. Pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada N°.6.A dan N°.7 dapat dimintakan pembanding secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Kementerian yang membidangi urusan Kesehatan dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
  12. Dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina dapat diberikan kepada WNI dengan keadaan mendesak (seperti: memiliki kondisi Kesehatan yang mengancam nyawa, kondisi Kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, atau kedukaan karena anggota keluarga inti meninggal), dengan wajib mengikuti prosedur pemeriksaan gejala yang berkaitan dengan Covid-19 termasuk pemeriksaan suhu tubuh saat kedatangan ;
  13. Permohonan dispensasi berupa pengecualian kewajiban karantina bagi WNI dengan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada N°.12 diajukan minimal 3 hari sebelum kedatangan di Indonesia kepada Kepala BNPB c.q. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama, dan dapat diberikan secara selektif, berlaku individual, dan dengan kuota terbatas;2

Pintu Masuk (Entry Point) Bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri.

  1. Pintu masuk (Entry Point) ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi pelaku perjalanan luar negeri melalui:
    1. Bandar Udara :
      1. Soekarno Hatta, Banten;
      2. Juanda, Jawa Timur; dan
      3. Ngurah Rai, Bali;
      4. Hang Nadim, Kepulauan Riau;
      5. Raja Haji Fisabilillah, Kepualauan Riau;
      6. Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; dan
      7. Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat.
      8. Kualanamu, Sumatera Utara;
      9. Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan; dan
      10. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
    2. Pelabuhan Laut :
      1. Tanjung Benoa, Bali;
      2. Batam, Kepulauan Riau;
      3. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; dan
      4. Bintan, Kepulauan Riau.
      5. Nunukan, Kalimantan Utara.
      6. Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau; dan
      7. Dumai, Riau.
    3. Pos Lintas Batas Negara :
      1. Aruk, Kalimantan Barat;
      2. Entikong, Kalimantan Barat; dan
      3. Motaain, Nusa Tenggara Timur.
***
1 Sesuai dengan UU RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BAB II Pasal 4 No. 1 & 2, bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) meliputi :
  1. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
  2. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
  3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.
2 Persyaratan Permohonan Surat Keterangan Bebas Karantina :
  1. Alasan Kedukaan :
    1. Salinan paspor;
    2. Salinan tiket pesawat;
    3. Salinan surat kematian;
    4. Salinan bukti lainnya yang menunjukan hubungan keluarga dengan almarhum.
  2. Alasan Kesehatan :
    1. Salinan paspor;
    2. Salinan tiket pesawat;
    3. Salinan Medical record.
Dokumen-dokumen dapat dikirimkan melalui Email: persuratan@bnpb.go.id